 |
| Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Tiga prajurit TNI Angkatan Laut (AL) yang menjadi tersangka kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Tol Tangerang - Merak, akan diadili melalui pengadilan militer.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, merespons adanya desakan agar ketiga prajurit TNI tersebut bisa diadili melalui pengadilan umum.
“Terkait desakan publik agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan sipil atau umum tidak dapat dilaksanakan karena militer aktif,” kata Hariyanto kepada wartawan, Kamis, 09 Januari 2025.
Hariyanto juga menyampaikan aturan mengenai mekanisme prajurit TNI yang terlibat kasus hukum.
Menurutnya, anggota TNI aktif yang terlibat kasus hukum akan diadili melalui pengadilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
“Sesuai dengan UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Pasal 9 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa pengadilan militer berwenang mengadili prajurit yang pada saat melakukan tindak pidana adalah militer aktif,” ujarnya.
Hariyanto mengatakan, ketiga tersangka tersebut masih aktif sebagai anggota TNI. Untuk itu, kata dia, permasalahan tiga tersangka dari TNI akan ditangani di Pengadilan Militer.
“Terhadap permasalahan tiga prajurit TNI tersebut akan diadili di Pengadilan Militer karena ketiga prajurit TNI tersebut tunduk pada justisiabel Pengadilan Militer,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, desakan agar kasus hukum yang melibatkan TNI - Polri diadili melalui peradilan umum disampaikan oleh Amnesty International Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan hal tersebut karena kasus yang melibatkan TNI - Polri marak terjadi.
Amnesty pun mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan reformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997.
“Pelaku harus diadili melalui peradilan umum, bukan peradilan militer yang prosesnya cenderung tertutup dan tidak transparan. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997,” kata Usman dalam keterangannya, Selasa, 07 Januari 2025. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar