 |
| Gedung DPR RI. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Soal Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendorong pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil.
Demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Senin, 04 November 2024.
“Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker,” ujar Netty.
Menurutnya, putusan itu telah menjadi bukti bila MK memutus suatu perkara setelah mendengar dan memberi perhatian khusus terhadap aspirasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di Tanah Air.
Politisi PKS ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Putusan tersebut, kata dia, untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja.
“Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang selama ini menantikan perlindungan lebih baik atas hak-hak mereka. MK telah mendengarkan keluhan masyarakat dan menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja,” pungkasnya.
Netty mendorong pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan langkah-langkah konkret yang akan memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Ia menegaskan, DPR RI siap membantu pemerintah dalam mengimplementasi regulasi itu.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah tindak lanjut untuk memastikan putusan MK ini diterapkan secara efektif. Ini termasuk mengeluarkan peraturan turunan dan memperkuat pengawasan di lapangan agar seluruh perusahaan mematuhi aturan baru ini,” tuturnya.
“Kami di DPR RI siap mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan putusan ini dan akan terus mengawal prosesnya agar benar-benar membawa manfaat,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.
Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. Pertimbangan hukum tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar