 |
| Ilustrasi Sengketa Pilkada. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mencapai 324 perkara. Hal ini disebut berpatokan pada pelaksanaan Pilkada 2017.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Sekjen Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 04 September 2024.
Menurutnya, perkara yang diregistrasi diprediksi mencapai 59,45 persen dari 545 daerah penyelenggara Pilkada.
“MK memprediksi perkara pemilihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diregistrasi adalah sebanyak 324 perkara dari 545 daerah atau 59,45 persen. Asumsi tersebut berdasarkan presentasi penanganan perkara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tertinggi pada tahun 2017, yaitu 59,41 persen,” ujar Heru.
Saat ini, kata Heru, KPU sudah menetapkan 545 daerah pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun rinciannya terdiri dari 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 39 Kota.
“Saat ini, KPU telah menerima sebanyak 1.518 Paslon Kepala Daerah dengan rincian 51 Paslon perseorangan, dan 1.467 Paslon diusung Parpol,” pungkasnya.
Heru juga menyebut, MK telah menyiapkan tindak lanjut atas perkara yang masuk. Menurutnya, hal ini tertuang dalam Peraturan MK No 4 Tahun 2024 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Berkenaan dengan potensi masuknya perkara, MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” jelasnya. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar