 |
| Konsolidasi KPU DKI Jakarta. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar konsolidasi kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata mengingatkan PPS dan PPK untuk bekerja secara profesional dan tak berpihak.
Acara Konsolidasi Daerah (Konsolda) ini digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 29 September 2024, dan dihadiri sekitar 2.011 orang PPS dan PPK.
Menurut Wahyu, tujuan acara ini guna menyatukan persepsi penyelenggara pemilu.
“Acara konsolda ini tentu saja untuk menyatukan persepsi kita. Acara konsolda diselenggarakan untuk memastikan komitmen bahwa kita punya komitmen yang sama bahwa Pilgub DKI Jakarta harus berjalan luber, jurdil, dan berintegritas. Jadi ini yang harus kita pastikan dalam komitmen Konsolda hari ini,” jelas Wahyu.
Wahyu mengatakan, Pilkada Jakarta menjadi sorotan publik. KPU berharap, badan ad-hoc, baik PPK dan PPS bisa bekerja secara profesional dan berpegang teguh dengan peraturan perundang-undangan.
“Bapak-ibu sekalian, tentu saja DKI Jakarta menjadi sorotan publik ya, menjadi sorotan bahwa ada 454 daerah dan 37 provinsi yang melakukan Pilkada, tentu saja Pilgub DKI Jakarta akan menjadi sorotan,” jelasnya.
“Melalui Konsolda ini, tentu saja kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta mengharapkan para badan ad-hoc, baik itu PPK dan PPS, bisa bekerja secara profesional. Tentu saja berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada,” tambahnya.
Wahyu mengatakan, rekrutmen KPPS dipastikan bahwa penyelenggara pemilu harus profesional dan tidak melakukan keberpihakan.
“Posisi kita sebagai penyelenggara pemilu tentu saja menjadi sorotan banyak pihak. Mulai sekarang atau ketika teman-teman nanti melaksanakan pemilu, baik nanti rekrutmen KPPS, pastikan bahwa penyelenggara pemilu harus profesional dan tidak melakukan keberpihakan,” ucapnya.
Wahyu juga menuturkan, KPU membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Dia pun mengarahkan penyelenggara pemilu untuk bersinergitas dan berkolaborasi dengan banyak pihak terutama Lurah, Camat, RT dan RW.
“Namun yang paling penting juga dalam proses penyelenggara pemilu, kita tahu bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri. KPU butuh bantuan banyak pihak, kami harapkan teman- teman di bawah harus melakukan sinergisitas dan berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama para pemangku kepentingan. Baik itu Lurah, Camat, ataupun Ketua RT dan Ketua RW di kewilayahan masing-masing,” tuturnya.
“Karena ini penting bahwa pemilu atau pemilihan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, agar proses penyelenggara pemilu tahun 2024 ini berjalan secara berintegritas,” tutupnya. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar