 |
| Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Tingkat inklusi keuangan nasional dalam sepuluh tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dan ditargetkan akan mencapai 90 persen pada akhir 2024.
Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) serta untuk mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen di 2045.
“Capaian yang baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota DNKI, pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam orkestrasi yang harmonis di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Harian DNKI, saat acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Di bawah DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta.
Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.
Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal.
Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.
“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Menko Airlangga.
Berbagai program bantuan Pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Hal ini ditunjukkan di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani dan KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa.
Selain itu, BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan, jadi semua produk yang disurvei bukan hanya yang di bawah OJK saja, tapi juga program Pemerintah lainnya. Program-program tersebut yang kita dorong sebagai jasa keuangan melalui berbagai servis, dan tiap tahun ada angkanya yang besar,” ujarnya.
Perlindungan konsumen serta dukungan kebijakan dan regulasi juga terus diperkuat untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan berkualitas.
Di sisi lain, terdapat tantangan yang masih harus diselesaikan diantaranya yakni kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan simbolis program inklusi keuangan, yakni KEJAR, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian/Peternakan (K/PSP), kepada penerima dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMK, dan juga penyerahan beberapa penghargaan terkait literasi dan inklusi keuangan kepada perbankan serta kabupaten/kota terbaik. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar