Jakarta // GebrakNasional.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) dan Badan Kordinasi Jawaba Bagian Barat (BADKO JABAGBAR) melalukan Aksi penolakan kenaikan BBM didepan gedung DPR RI Selasa, (6/9/2022).
Dalam kegiatan aksi tersebut ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) Affandi Ismail menyampaikan bahwa kenaikan BBM bersubsidi dihembuskan dari dalam istana Negara melalui beberapa Menteri Kabinet Jokowi, diantaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Bahkan secara terbuka Bahlil Lahadalia tegas mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus menyiapkan diri dengan kenaikan harga BBM di mana harga Pertalite naik menjadi Rp.10.000 per liter. Luhut Binsar Panjaitan pun pada satu kesempatan saat memberikan kuliah umum (stadium general) di Universitas Hasanuddin pada Jum’at 19 Agustus 2022, mengatakan bahwa akan ada kenaikan harga BBM dan olehnya itu Presiden Jokowi sudah mengeluarkan berbagai indikasi bila subsidi tidak lagi bisa ditahan.
Affandi pun mengatakan jika BBM ini tetap ditaikan oleh pemerintah ditengah kondisi ekonomi yang belum pulih, tentu akan menimbulkan kesengsaraan ditengah masyarakat.
"Ketika BBM ini naik maka sektor ekonomi yang lain akan berpengaruh, ditengah pemulihan ekonomi masyarakat tentu seharusnya pemerintah harus tau kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih". Ucap Affandi Ismail Ketua Umum PB HMI MPO.
Disisi lain Presiden Jokowi yang pada satu kesempatan mengatakan bahwa saat ini beban APBN sudah terlalu besar untuk menanggung beban biaya subsidi BBM yang mencapai nilai sebesar Rp. 502 triliun.
Sehingga dikhawatirkan APBN tidak kuat dalam menahan besarnya beban biaya subsidi tersebut dan jika dibiarkan maka subsidi BBM justru bisa terus membengkak pada kisaran Rp. 200 triliun yang artinya secara total bisa mencapai Rp. 700 triliun.
Sementara Mahasiswa yang tergabung kedalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai itu hanyalah sebuah dalih yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Jika melihat data dari Bank Dunia (World Bank) tahun 2021 jumlah rakyat/penduduk miskin di Indonesia berjumlah 138,9 juta jiwa dengan pendapatan di bawah Rp. 31.086,7/orang/hari ($5,5 kurs PPP 2011) atau di bawah Rp. 1.000.000/orang/bulan.
Mereka yang berpendapatan rendah tersebut antara lain terdiri dari kalangan petani, nelayan, buruh, tenaga honorer, usaha mikro, sektor informal, etc., dan tentunya sangat dimungkinkan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pada tahun 2022 ini.
Ketua Umum PB HMI Affandi menilai jika BBM ini tetap naik, maka secara tidak langsung angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat.
"Dengan naiknya harga BBM secara tidak langsung kurva ekonomi pun akan ikut melemah, harga bahan pokok yang naik akibat naiknya harga BBM mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat apalagi masyarakat yang pendapatanya tidak pasti, seperti para petani, nelayan, supir angkot dan pekerjaan lainnya," ujar Affandi Ismail.
Disisi lain Aceng Hakiki ketua umum HMI MPO Badko Jabagbar menilai bahwa BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bukanlah solusi untuk menaikan BBM. Sebab tidak semua masyarakat mendapatkan BLT, jumlah BLT yang diterimanya pun hanya sebesar Rp. 600.000 itupun dibagi menjadi dua tahap pembagian.
"Adanya BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bukanlah solusi menjawab atas kenaikan BBM, karena tidak semua masyarakat mendapatkan BLT sedangkan efek kenaikan BBM itu dirasakan oleh semua kalangan," ujar Aceng Hakiki Ketua Umum Badko Jabagbar. (Wie/Red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar