Serang GebrakNasional.com -- Polda Banten ikuti Zoom Metting rapat koordinasi nasional tentang sinkronisasi program pengendalian inflasi pimpinan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten pada Selasa (30/08).
Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Banten Moch Tranggono, Ketua DPRD Propinsi Banten Andra Soni, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Brigjen Pol Hilman, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Yunianto, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karo Rena) Polda Banten Kombes Pol Wingky Adhityo Kusumo, Kabagrenprogar Rorena Polda Banten AKBP Farid Firdaus dan diikuti oleh Forkopimda Banten serta para Bupati dan Walikota Se Propinsi Banten.
Dalam arahannya tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, "Bahwa Presiden dalam beberapa kesempatan menyampikan tentang perlunya kita melakukan langkah langkah antisipatip untuk menangani inflasi yang terjadi saat ini di dunia yang sangat tinggi bahkan ada negara sudah mencapai hiper inflasi sehingga terjadi gangguan dibidang ekonomi yang membuat efek domino ke krisis sosial, penganguran, harga mahal, peduduk yang makin miskin," kata Tito.
Kemudian adanya krisis keamanan dan bahkan krisis politik yang membuat jatuhnya pemerintah, "Seperti dalam kasus Srilangka kita tidak menginginkan efek domini itu terjadi di Indonesia karena apabila hal itu terjadi akan menjadi kemunduran bagi negara kita," ucap Tito.
Tito juga megatakan dengan adanya pandemi Covid 19 semua negara bahkan kepala pemerintah di seluruh Indonesia menghadapi krisis kesehatan yang telah berlangsung selama 2 tahun dan saat ini juga belum selesai, "Kita bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan Covid 19 dengan berbagai indikator serta ekonomi yang tumbuh relatif cukup baik bahkan mengalami kenaikan," ujar Tito.
Namun yang perlu kita waspadai adalah ketidak mampuan negara lain mengatasi pandemi Covid 19, "Ini berdampak bagi Indonesia karena kita bagian dari sistem ekonomi globaliasi dan kemudian ditambah lagi dengan krisis lain yaitu perang Rusia dan Ukraina ini membuat sistem ekonomi terganggu yang berakibat inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga serta biaya hidup yang tinggi, " jelas Tito.
Tito berharap agar pemerintah daerah secara bersama sama melakukan upaya untuk menangani permasalahan inflasi. "Kemudian langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh pusat maupun pemerintah daerah untuk menangani inflasi," harap Tito.
Dikesempatan yang sama Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan bahwa polri telah melakukan langkah langkah dalam pengendalian inflasi, "Adapun langkah yang telah dilakukan Polri dengan membentuk satgas pangan dibawah pimpinan langsung Kapolri yang sudah ada disemua daerah baik ditingat Polda maupun Polres," kata Whisnu.
Adapun tugas satgas pangan Polri terkait ketersedian dan kecukupan stok bahan pokok, "Tugas satgas pangan Polri adalah terkait ketersedian dan kecukupan 12 bahan pokok terutama gula, jagung dan kedelai," ucap Whisnu.
Selain itu tugas Polri juga bagaimana mengatur kelancaran distribusi, "Kita telah berkoordinasi dan diskusi dengan kepala dinas dan kementrian perhubungan terkait pengembangan tol laut sehingga hasil produksi dari jawa dapat segera di distribusikan kepada daerah lain yang ada di luar pulau jawa," ujar Whisnu.
Whisnu juga menjelaskan bagaimana mengatasi masalah harga dan stabilitas masing masing bahan komoditas, "Polri telah melakukan koordinasi serta membuat aplikasi Satgas Pangan guna untuk melihat bagaimana perkembangan stok pangan serta harga di masing masing daerah," jelas Whisnu.
Dakhir, Polri siap mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. "Polri siap mendukung kebijakan pemerintah terkait program pengendalian inflasi," tutup Whisnu. (Wie/Red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar